Saya membaca artikel P Ramasamy berjudul “Pelayanan publik yang keras sangat membutuhkan reformasi”. Dalam kalimat sederhananya, Ramasamy menyebut pelayanan publik Malaysia sudah ketinggalan zaman dan perlu segera diperbarui.
Tulisan P Ramasamy mengatakan bahwa jumlah pejabat publik yang terlalu banyak dan didominasi oleh orang Melayu menjadi penyebab pelayanan publik menjadi ketinggalan zaman atau jenuh. Dia kemudian mendesak agar “dominasi Melayu” dalam pelayanan publik diakhiri.
Maka argumentasi P Ramasamy adalah: pelayanan publik sudah ketinggalan zaman atau jenuh -alasan mengapa pelayanan publik didominasi oleh orang Melayu – solusinya adalah pemerintahan PH yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim mematahkan dominasi tersebut.
Ini penghinaan terhadap pelayanan publik dan rakyat Melayu!
Namun, saya tidak heran dengan kenyataan P Ramasamy. Itulah suara hati DAP yang kita tahu sangat alergi dengan sesuatu yang didominasi oleh Melayu. Jika DAP menguasai pemerintah, tentu upaya untuk mematahkan kendali tersebut akan menjadi fokus utama mereka.
Perjuangan rasial atau etnis ini melampaui ini, jika tidak dikendalikan bisa menghancurkan masa depan ibu pertiwi tercinta ini.
Meski DAP berusaha menunjukkan bahwa mereka mencintai Malaysia dan menghormati orang-orang dari banyak ras, ternyata sikap rasis ini masih sangat kental dalam diri mereka.
Apakah pelayanan publik di Malaysia menindas non-Melayu? Saya kira kalau benar P Ramasamy tidak boleh jadi guru besar di UKM karena UKM “didominasi” orang Melayu. Selain P Ramasamy, banyak juga profesor non-Melayu di UKM yang merupakan universitas yang berjiwa kebangsaan Melayu.
Demikian pula di kementerian, jabatan, dan lembaga kerajaan lainnya. Banyak pejabat non-Melayu diterima menjadi pegawai negeri dan dipromosikan karena keunggulan dan jasa pelayanan mereka. Ada yang menjadi KSU, TKSU, ketua direktur dan wakil ketua direktur. Beberapa juga UKM di bidang keahliannya masing-masing. Ini bukan hal baru.
Kini P Ramasamy menginginkan pemerintah koalisi PH-BN ini mereformasi pelayanan publik. Kita tahu bahwa reformasi DAP hanyalah istilah untuk menjustifikasi perombakan besar-besaran terhadap prinsip-prinsip kebangsaan dan kelembagaan kebangsaan yang selama ini dipertaruhkan dalam menjaga keharmonisan Malaysia sebagai bangsa yang majemuk.
Seperti yang diharapkan, Anwar Ibrahim dipastikan tidak akan “menegur” P Ramasamy. Dia mengatakan seperti dikutip Malaysiakini, “Tapi kami tidak melarang orang berbicara, memberikan pendapat. Anda bisa (memberikan pendapat) tetapi tidak mempengaruhi keputusan DAP dan tidak mempengaruhi keputusan kerajaan.”
Perdana menteri akan kesulitan bertahan dengan DAP karena partai tersebut memiliki kursi terbanyak di kerajaan campuran PH-BN. Keberadaan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri adalah hak DAP. Sehingga untuk tetap menjadi perdana menteri, hubungan dengan DAP dan aspirasi partai perlu diutamakan.
Coba bayangkan jika pimpinan Perikatan Nasional menyinggung hal-hal yang menyentuh pihak lain, bisa dipastikan banyak pimpinan koalisi PH-BN yang menuding Perikatan rasis. Tetapi jika Kakak DAP berbicara dengan sikap rasis yang jelas, maka tidak ada yang dikatakan Kakak Besar yang rasis!
Saya hanya ingin mengatakan, kita dapat membaca “grand design” pemerintah PH yang mencakup DAP.
Sekali melihat ikan di dalam air, kita tahu jantan dan betina!
Radzi Jidin
Anggota Persatuan Anggota Parlemen Nasional Putrajaya
